Komis II: Hentikan Bongkar Muat Bauksit Pangkil

Tanjungpinang (ANTARA) - Komisi II DPRD Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau mengatakan bongkar muat bauksit ke kapal di perairan Pulau Pangkil harus dihentikan karena selain meresahkan nelayan, juga menyebabkan bantuan bibit ikan untuk nelayan terancam dibatalkan. "Jika aktivitas kapal-kapal tanker dan tongkang pengangkut bauksit tidak dihentikan atau dipindahkan dari Pangkil ke tempat lain, kami tidak akan menyetujui program bantuan keramba apung dan bibit ikan untuk nelayan Pangkil karena laut sudah tercemar," kata Ketua Komisi II DPRD Bintan, Zulkifli di Tanjungpinang, Minggu. Zulkifli mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bintan mengusulkan kepada DPRD agar menyetujui anggaran program bantuan keramba jaring apung serta bibit ikan kerapu untuk nelayan Pangkil pada 2011 mendatang. "Jika aktivitas kapal-kapal bauksit di perairan Pangkil tidak dipindahkan ke tempat lain, program yang direncanakan pemerintah itu akan sia-sia saja. Lebih baik dialihkan kepada nelayan lain," kata Zulkifli yang diusung Partai Demokrat. Dia mengharapkan pemerintah daerah serius dalam memberikan bantuan kepada nelayan agar tidak sia-sia dan bisa meningkatkan pendapatan nelayan. "Jangan seperi bantuan sebelumnya, sebagian ikan kerapu mati yang diduga akibat tercemarnya laut akibat tumpahan bauksit selama pemidahan dari kapal tongkang ke kapal tanker," katanya. Zulkifli juga mendukung tindakan nelayan yang mengusir kapal-kapal bauksit yang lego jangkar di Perairan Pangkil sejak lima tahun terakhir dan diduga telah mencemari lingkungan bawah laut dan merusak rumpon milik nelayan. "Kami mendukung tindakan yang dilakukan nelayan, karena nelayan sudah merasa resah akibat hasil tangkapan berkurang dan alat tangkap ikan nelayan rusak akibat aktivitas kapal-kapal bauksit itu," katanya. Pada Jumat (10/12), ratusan nelayan Pangkil dan Pemuda Pancasila Kepulauan Riau mengusir kapal-kapal tanker, tongkang dan tug baot yang sedang lego jangkar dan melakukan aktivitas bongkar muat bauksit di tengah laut. Nelayan mengatakan, akibat aktivitas kapal-kapal tersebut sejak 2006 hasil tangkapan nelayan berkurang dan juga merusak rumpon-rumpon yang dibuat nelayan menangkap ikan. "Kami tidak bisa apa-apa sejak 2006 akibat aktivitas bongkar muat tersebut. Nelayan dirugikan akibat matinya ikan dan tempat mencari ikan tercemar," kata salah seorang nelayan Syahrul. Menurut dia, nelayan Pangkil sudah sepakat mengusir kapal-kapal bauksit dan tidak akan tinggal diam jika masih ada aktivitas bongkar muat ditengah laut itu. "Kami sudah cukup sabar selama ini, sekarang mereka harus pergi dari Pangkil," tegasnya. Ketua Himpinan Nelayan Seluruh Indoensia (HNSI) Desa Pangkil, Amran mengatakan kekesalan nelayan sudah lama, namun tidak pernah ditanggapi pihak terkait termasuk pemerintah daerah. "Kami tidak tahu lagi kemana tempat mengadu," katanya yang juga Kepala Dusun Tiga, Desa Pangkil. Bahkan menurut dia ratusan nelayan sudah dua kali berdemonstrasi di laut menuntut kapal-kapal tersebut meninggalkan Pangkil. Syahbandar Tanjungpinang menurut dia juga tidak pernah meminta persetujuan nelayan dalam memberikan izin lego jangkar dan bongkar muat kapal-kapal yang beroperasi di daerah tangkapan ikan.